Korupsi Merupakan Wujud Terorisme Terbesar Terhadap Kemanusiaan

Tindak korupsi adalah sebuah wujud dari terorisme si pelaku kepada rakyat di suatu negara. Itu berarti pejabat apa pun di negara itu yang melakukan tindak pidana korupsi pantas untuk mendapat sebutan sebagai seorang teroris. Mengapa sebutan ini pantas untuk para koruptor? Sebab tindakan korupsi itu secara langsung dan secara perlahan membunuh rakyat dengan skala yang besar. Bukti nyata seperti yang terjadi di negara kita ini, akibat besarnya tingkat tindak pidana korupsi juga termasuk menjadi penyebab tetapnya rakyat kita dalam kubangan kemiskinan.

Dampak dari kemiskinan tersebut adalah tidak berdayanya rakyak kita untuk meningkatkan taraf hidup pada tingkat ekonomi yang baik, tingkat sosial yang baik, dan juga pendidikan yang baik. Sedihnya, yang bisa mereka lakukan dalam keseharian hanya sebatas mengisi perut yang itu pun masih kekurangan. Bagaimana hendak mengenyam pendidikan yang baik? Sedangkan dana pendidikan saja ikut dikorupsi? Hal ini juga hendaknya perlu disadari oleh media massa yang sebaiknya lebih semangat lagi untuk menggaungkan bunyi bahwa korupsi merupakan aksi terorisme yang paling besar!

Umumnya kita tahu bahwa definisi dari korupsi itu sendiri dalam bahasa latin disebut "corruptus" yang artinya rusak sepenuhnya. Jika dijabarkan, suatu sistem tata negara yang ternyata di dalamnya terdapat tindakan korupsi, itu artinya sistem tata negara di negara itu mengalami kerusakan yang akut, sehingga membuat suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik, tidak efektif dan efisien, yang pada akhirnya menimbulkan banyak permasalahan baru yang semakin komplikasi dan sulit dipecahkan.Hal ini juga disebabkan karena kuatnya pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dari para elit politik yang berkuasa yang turut serta bermain dalam sistem tersebut.

Jika korupsi dibiarkan semakin menjamur, maka keamanan dan keselamatan rakyat juga menjadi taruhannya. Misalkan dana yang sudah dianggarkan dan dikeluarkan untuk keperluan penanggulangan bencana alam, lalu dikorupsi sebagian dan akhirnya sebagian korban bencana alam malah meregang nyawa  sia - sia sebab bantuan dana dari pemerintah tidak sepenuhnya sampai ke tangan korban.

Dalam contoh kasus lain, pejabat yang berjiwa koruptif biasanya rentan untuk menjalin kerja sama tidak sehat dengan pihak swasta. Misalkan tata kota yang amburadul yang seharusnya dibenahi dan dijadikan zona hijau namun diubah menjadi pusat perbelanjaan dan apartemen, sehingga membuat warga kota kehilangan zona hijau dan kedatangan banjir. Hal ini juga menyebabkan rakyat kehilangan materi bahkan nyawa.

Parahnya lagi, proses penegakan hukum juga tidak bisa dijalankan seperti seharusnya karena menjadi lemah begitu berhadapan dengan yang namanya uang. Bahkan ada yang memberi gambaran hukum yang seperti itu ibarat golok yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Artinya, hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil saja karena rakyat kecil tidak memiliki cukup uang untuk berhadapan dengan aparat yang korup. Lain halnya jika kalangan atas yang berhadapan dengan aparat hukum yang korup, bahkan mereka bisa membeli hukum itu hingga hukum di suatu negara pun tidak lagi memiliki wibawa.

Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi sebagai akibat dari tindak korupsi akan membawa dampak negatif yang lebih besar lagi terhadap situasi di negara tersebut. Sebagian orang yang tidak mampu mengendalikan akal sehatnya akan dengan segera terdorong untuk mencari jalan pintas agar kesulitan hidupnya dapat teratasi. Penderitaan hidup rakyat di negara tersebut juga akibat dari rendahnya dukungan ekonomi dari pemerintah di negara tersebut. Selain itu berkembang juga aksi protes, demonstrasi, sebagai wujud kebencian dan kekecewaan masyarakat kepada pemerintah.

 

Sumber : http://obrolanekonomi.blogspot.com